Setelah eks Mensos Juliari Batubara jadi tersangka kasus dugaan suap bansos corona, publik kini bertanya-tanya, siapa yang akan dipilih Jokowi untuk menjadi menteri pengganti definitif. Juliari Batubara, yang merupakan kader PDIP bukanlah Mensos pertama dengan background parpol yang terseret kasus hukum.
Sebelum Juliari, Idrus Marham yang menjabat Mensos di 2018 pernah menjadi tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1. Ia kemudian mundur dari jabatannya. Meskipun, kasus hukum yang menimpanya tidak terkait dengan tugasnya sebagai Kemensos, tapi tetap saja, Idrus yang saat itu merupakan Sekjen Golkar terseret kasus hukum di KPK.
Pada April 2019, Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan kepada Idrus Marham.
Fakta bahwa dua mensos berlatar belakang parpol terseret kasus hukum harusnya menjadi pelajaran bagi Jokowi saat memilih menteri baru pengganti Juliari Batubara.
Direktur Eksekutif Charta, Politika Yunarto Wijaya, mengatakan kasus hukum yang menjerat dua mensos berlatar belakang parpol dan satu menteri KP yang juga dari parpol jadi tamparan buat Jokowi.
“Ada hal yang bisa dipelajari, dua kali kasus dan dua kali kader partai ini tamparan buat Jokowi. Jokowi harusnya bisa berani membuat batasan sehingga kader parpol, ketika dipilih jadi menteri, loyalitasnya harus ke Presiden,” kata Yunarto, Senin (7/12).
Menurut Yunarto, dengan adanya kasus hukum ini, Jokowi seakan tidak melakukan seleksi menteri dengan baik, khususnya dalam memilih menteri dari parpol.
“Ini enggak boleh diulang. Nama yang akan muncul akan lebih diperhatikan publik. Bebannya juga berat,” kata dia.
Oleh sebab itu, Yunarto menilai Mensos dari profesional akan lebih ideal dipilih Jokowi. Namun, ia mengingatkan, jika mensos yang dipilih dari profesional pun, jangan sampai berafiliasi ke organisasi atau kelompok lain.
“Pilihan ideal, publik akan lebih menerima, kalau nanti mensos dari kalangan profesional. Tapi, profesional juga harus dipastikan tidak punya afiliasi atau berorientasi untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tidak, akan sama saja meski dia bukan dari parpol,” jelas Yunarto.
“Sorotan publik soal siapa Mensos yang akan dipilih sangat besar. Harus diambil menteri yang memiliki portofolio yang diterima mayoritas publik,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Yunarto juga mengingatkan bahwa ada risiko ‘beban koalisi’ yang harus dihadapi Jokowi. Ia menyebut bukan tidak mungkin Jokowi harus memilih Mensos yang berasal dari partai yang sama dengan Mensos sebelumnya. Dalam konteks Juliari, maka penggantinya harus dari PDIP.
Namun, ia mengingatkan bahwa risiko tersebut besar sebab publik pasti sudah terlanjur kecewa dengan adanya kader parpol yang melakukan penyelewengan bansos corona. Hal ini juga harus dipertimbangkan oleh Jokowi.
